Politikus dari Partai Golkar Ade Komarudin memandang bahwa keberadaan hak angket untuk menyelidiki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) salah alamat. Ade berpendapat mestinya hak angket hanya bisa dterapkan terhadap kebijakan pemerintah bukan lembaga-lembaga independen lainnya
Mengenai pendapatnya itu, Ade Komarudin sudah menginformasikannya kepada seluruh anggota fraksi Partai Golkar di DPR. Namun, hingga saat ini Ade Komarudin mengaku belum mengetahui seperti apa respons mereka berikan.
Selain itu, Ade Komarudin memperkirakan pendapatnya belum tentu dapat disetujui oleh rekannya di fraksi Golkar.
Terkait hak angket, memang Fraksi Partai Golkar terbagi menjadi dua pihak, yaitu meraka menolak dan yang mendukung. Dengan pernyataan tersebut, Ade Komarudin termasuk kedalam pihak yang menolak penggunaan hak angket atas penanganan kasus e-KTP oleh KPK. Sementara itu ketua umum Partai Golkar yang sekaligus Ketua DPR Setya Novanto justru mendukung penerbitan hak angket ini.
Sampai saat, ini proses hak angket sudah mencapai di tahap pembentukan pansus atau panitia khusus. Namun rapat Badan Musyawarah (Bamus) yang terakhir dilaksanakan pada Jumat (20/5) lalu sama sekali belum menghasilkan apa pun terkait panitia khusus hak angket ini.
Sementara itu di tingkat fraksi, baru Fraksi PKS yang telah memutuskan untuk tidak mengirim perwakilan ke pansus. Selain PKS, terdapat partai lain yang masih belum bisa menyatakan keputusan resminya.
0 Response to "Angket KPK, Ade Komarudin : Itu Salah Alamat"
Post a Comment